Seorang Ibu Sedih Anaknya Stres karena Gagal Masuk SMA

beritaindonesiaterkini.net  —  Belasan wali murid yang tergabung dalam persatuan orangtua peduli pendidikan anak mendatangi kantor DPRD Jember, pada Kamis (02/07/2020). Mereka menyampaikan keresahan terkait PPDB sistem zonasi.

Para wali murid menemukan ada banyaknya kejanggalan dari sistem zonasi, yakni dugaan pemalsuan Surat Keterangan Domisili (SKD). Wali murid menyebutkan ada anak yang rumahnya dekat dengan sekolah, tetapi gagal untuk masuk.

Sedangkan anak yang jaraknya jauh dari sekolah, malah bolos karena menggunakan SKD palsu.

“Kalau tidak ada kecurangan mungkin saya terima,” kata Dwi Riska, salah satu wali murid dalam rapat dengar pendapat dengan komisi D DPRD Jember. 

Dirinya mencontohkan, anak yang berasal dari Kecamatan Wuluhan dan Jenggawah, bisa masuk di SMAN 1 dan SMAN 2. Padahal jarak sekolah dengan Kecamatan Wuluhan sekitar 36 kilometer.

Sementara, anak Dwi tidak lolos di SMAN 2, padahal jaraknya hanya sekitar 1,6 kilometer. Anak Dwi malah lolos di SMAN 5 yang jaraknya lebih jauh.

“Sampai anak saya stres, sampai sekarang tidak mau masuk SMAN 5. Saya dibikin pusing, kadang (sang anak) tertawa sendiri, tidak mau makan. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya seperti itu,” jelas Dwi lalu menangis. 

Kejadian tersebut yang bukan hanya dialami oleh DW, tetapi juga dialami beberapa wali murid lainnya.

“Akibatnya muncul anak saling bully, orangtua saling sindir,” tambah David K Susilo, salah satu wali murid lainnya.

Dia menduga praktik pemalsuan SKD sudah terjadi dan menciderai dunia pendidikan. Anak yang sudah diajarkan sikap tak jujur untuk masuk ke sekolah. Padahal, kejujuran merupakan hukum yang tertinggi dalam dunia pendidikan.

Maka, untuk itu para wali murid itu mendesak agar DPRD Jember membongkar praktik SKD palsu tersebut, dengan melakukan verifikasi ulang, apakah anak yang lolos itu benar-benar tinggal dekat dengan sekolah.

Mereka meminta DPRD untuk turun langsung ke SMA yang diduga memanipulasi SKD palsu. Bila ditemukan adanya mereka yang sudah lolos masuk di SMAN tersebut harus segera dibatalkan.

Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aduan wali murid tersebut. Komisi D akan menggelar rapat gabungan karena ruang lingkupnya tidak hanya pendidikan, tetapi juga urusan data kependudukan.

“Untuk membongkar perlu rapat gabungan karena surat domisili urusan Dispenduk,” jelas dia.

Leave a Comment