Mulai Besok, Ponsel BM Tidak Bisa Lagi Dipakai di Indonesia

Setelah ditandatangani oleh tiga kementerian pada akhir 2019 lalu, pemerintah akan mulai mengimplementasikan regulasi pemblokiran ponsel black market (BM) melalui IMEI pada Sabtu (18/04/2020), esok.

Regulasi ini dibuat dengan melibatkan tiga kementerian yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Setelah diuji coba dan dilakukannya sosialisasi selama enam bulan terakhir, Kemenkominfo memutuskan untuk memblokir semua ponsel-ponsel ilegal menggunakan mekanisme whitelist. Skema pemblokiran whitelist sendiri menerapkan mekanisme “normally off”, yang dimana hanya dengan IMEI legal atau terdaftar saja bisa tersambung ke jaringan operator seluler. Metode ini yang bertujuan agar konsumen mengetahui ponsel itu bersifat ilegal atau tidak, sebelum membeli dan dibawa pulang.

Dengan skema ini, ponsel yang nomor IMEI nya tidak terdaftar di database Kemenperin, tidak akan terhubung dengan jaringan seluler sehingga tak bisa dipakai. Untuk dapat mengetahui legalitas ponsel, maka dapat dilakukan pengecekan melalui halaman imei.kemenperin.go.id serta mencantumkan nomor IMEI ponsel yang akan dibeli.

Jika terdaftar, maka ponsel akan langsung dapat terhubung dengan jaringan seluler dan dapat digunakan. Ponsel BM yang aktif sebelum 18 April masih bisa digunakan.

Meskipun demikian, ponsel black market yang sudah aktif atau pernah digunakan dengan kartu SIM sebelum tanggal 18 April 2020, masih akan tetap berfungsi layaknya biasa.

Sebab, peraturan ini hanya berlaku untuk ponsel ilegal yang aktif setelah 18 April 2020. Yang artinya, pengguna yang kadung menggunakan ponsel BM sebelum tanggal 18 April, tak akan merasakan perubahan apapun.

Dengan penerapan seperti ini, maka pemerintah pun mengimbau kepada masyarakat untuk membeli perangkat komunikasi yang legas atau resmi di Indonesia. Jika dengan terpaksa untuk membeli ponsel diluar negeri, pemerintah hanya mengizinkan untuk membawa masuk maksimal dua perangkat di setiap orangnya.

Adapun ponsel yang dibawa masuk (handcarry) dengan harga minimal 500$ AS (hanya sekitar Rp 7juta), maka akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Selain pajak, ponsel yang dibawa dari luar Tanah Air itu juga wajib didaftarkan IMEI dibandara setempat agar bisa dipakai dengan semestinya.

Hadiyana yang mengatakan, istilah “komputer genggam” pada regulasi tersebut bukan mengarah pada perangkat laptop, melainkan pada alat POS (point of sale) genggam yang menggunakan sim card, seperti alat pembayaran dan alat pemindai harga di supermarket.

Direktur Jenderal SDPPI, Ismail pun mengonfirmasi hal senada. Ia mengatakan bahwa regulasi pemblokiran melalui IMEI hanya akan menyentuh perangkat yang terhubung melalui SIM card.

“Kalau laptop yang sekarang tidak pakai SIM card itu tidak kena, karena tidak ada IMEI-nya. IMEI itu kan melekatnya ke perangkat dengan radio frequency standar GSM,” kata Ismail.

Leave a Comment